Jakarta, Kamis pagi pada 6 November 2025 menjadi sorotan publik ketika ratusan aktivis dan korban pelanggaran HAM dari era rezim Orde Baru berkumpul di depan gedung Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, kemudian bergerak ke sekitar istana, untuk menyuarakan penolakan terhadap proposal pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Kronologi Aksi
Peserta aksi mulai berkumpul sekitar pukul 11.00 WIB di depan kementerian. Mereka membawa poster bertuliskan “Stop Putihkan Sejarah”, “Soeharto Bukan Pahlawan”, serta foto‑korban yang terkait dengan kekerasan negara era Orde Baru. Di antara pendemo terdapat keluarga korban yang hingga saat ini belum mendapatkan keadilan.
Setelah orasi dan pembacaan tuntutan, massa bergerak menuju perwakilan istana untuk menggelar aksi damai tambahan — pembacaan puisi, doa bersama, dan penyebaran pernyataan resmi yang ditujukan kepada pemerintah.
Tuntutan Utama
-
Cabut nama Soeharto dari daftar calon pahlawan nasional.
-
Buka dokumen dan histori lengkap kekerasan negara dan pelanggaran HAM selama rezim Orde Baru.
-
Perkuat mekanisme evaluasi dan transparansi dalam proses penganugerahan gelar pahlawan nasional agar sesuai standar moral, etika dan sejarah.
-
Lindungi memori reformasi 1998 sebagai momen penting dalam demokratisasi Indonesia.
Alasan Penolakan
Aktivis menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan mengabaikan sejumlah fakta sejarah:
-
Rezim yang dilanjutkan selama 32 tahun itu ditandai dengan represi politik, pembungkaman kebebasan sipil, serta kasus penghilangan orang secara paksa.
-
Korban dan keluarga korban masih menuntut pengungkapan serta keadilan, sehingga penganugerahan gelar dianggap melemahkan proses tersebut.
-
Gelar pahlawan nasional seharusnya mencerminkan kontribusi yang tak tercela, tapi menurut para aktivis, rekam jejak Soeharto tidak memenuhi kriteria tersebut.
Dampak terhadap Wacana Publik
Aksi ini memicu gelombang diskusi nasional:
-
Media sosial dan ruang publik menjadi tempat debat tentang makna kepahlawanan dan bagaimana sejarah nasional ditulis ulang.
-
Pemerintah dihadapkan pada tekanan publik untuk melakukan evaluasi ulang terhadap daftar calon pahlawan nasional.
-
Pihak keluarga korban dan organisasi masyarakat sipil memperoleh perhatian lebih besar dalam advokasi hakasasi manusia.
Reaksi Pemerintah dan Pemerhati Sejarah
Pemerintah melalui kementerian terkait menyatakan akan mempertimbangkan masukan masyarakat dan melakukan kajian terhadap calon‑calon pahlawan. Sementara itu, sejarawan dan budayawan dari berbagai latar menegaskan bahwa proses penilaian kepahlawanan harus lebih terbuka dan melibatkan masyarakat sipil.
Pentingnya Momennya
Aksi penolakan ini memiliki makna simbolis ganda:
-
Sebagai pengingat bahwa reformasi yang dimulai 27 tahun silam masih memiliki nilai yang harus diperjuangkan.
-
Sebagai pengingat bahwa pemahaman sejarah tidak boleh diabaikan dalam kebijakan negara yang berdampak jangka panjang terhadap identitas dan memori kolektif bangsa.
Dengan aksi yang berlangsung di pusat ibu kota ini, muncul pesan tegas kepada semua pihak: proses penganugerahan gelar pahlawan nasional bukan sekadar ritual formal, melainkan bagian dari pengakuan atas tanggung jawaban historis, etika dan moral kolektif.
