Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat diplomasi maritim di kawasan Asia Pasifik. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sekaligus menjawab tantangan geopolitik dan ekonomi yang kian kompleks di kawasan.
Konteks Strategis Asia Pasifik
Asia Pasifik saat ini menjadi kawasan paling dinamis dalam perdagangan internasional sekaligus panggung perebutan pengaruh antara kekuatan global. Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, hingga jalur perairan Indonesia menjadi titik vital bagi mobilitas barang, energi, dan konektivitas antarnegara.
Menurut data Organisasi Maritim Internasional (IMO), lebih dari 40% perdagangan global melewati jalur laut di Asia Pasifik. Bagi Indonesia, posisi strategis sebagai penghubung Samudra Hindia dan Pasifik memberikan peluang besar sekaligus tantangan dalam menjaga stabilitas kawasan.
Langkah Diplomasi Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa diplomasi maritim bukan hanya soal keamanan laut, tetapi juga mencakup kerja sama ekonomi biru, lingkungan, serta konektivitas regional.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam forum Asia-Pacific Maritime Dialogue 2025 menyatakan:
“Indonesia berkomitmen memperkuat diplomasi maritim, baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Fokus kami adalah keamanan maritim, keberlanjutan sumber daya laut, serta peningkatan peran Indonesia dalam rantai pasok global.”
Beberapa langkah nyata yang tengah dilakukan antara lain:
-
Meningkatkan kerja sama patroli laut bersama negara-negara ASEAN untuk menekan praktik perompakan dan penyelundupan.
-
Mendorong kesepakatan regional terkait pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.
-
Menguatkan kerja sama ekonomi biru, termasuk pengembangan pelabuhan hijau dan energi maritim terbarukan.
-
Diplomasi pertahanan maritim, melalui latihan bersama dengan mitra strategis seperti Jepang, Australia, dan Amerika Serikat.
Poros Maritim Dunia sebagai Pilar
Sejak dicanangkan pada 2014, visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia terus menjadi landasan utama kebijakan luar negeri. Konsep ini menekankan lima pilar:
-
Budaya maritim sebagai identitas bangsa.
-
Pengelolaan sumber daya laut dengan menjaga keberlanjutan.
-
Infrastruktur dan konektivitas maritim, termasuk pembangunan pelabuhan modern.
-
Diplomasi maritim untuk mendorong perdamaian dan kerja sama kawasan.
-
Pertahanan maritim untuk melindungi kedaulatan.
Dengan memperkuat pilar-pilar tersebut, Indonesia berharap dapat memainkan peran sentral dalam arsitektur maritim Asia Pasifik.
Tantangan Geopolitik
Meski diplomasi maritim terus digalakkan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius. Salah satunya adalah ketegangan di Laut Cina Selatan, di mana klaim sepihak beberapa negara kerap bersinggungan dengan kebebasan navigasi internasional.
Indonesia menegaskan sikap netral, namun tetap menolak segala klaim yang bertentangan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. “Indonesia tidak memiliki klaim tumpang tindih, tetapi kami berkepentingan menjaga stabilitas kawasan,” tegas Retno Marsudi.
Selain itu, isu keamanan non-tradisional seperti penyelundupan manusia, narkotika, hingga pencemaran laut juga menjadi tantangan diplomasi maritim Indonesia di kawasan.
Diplomasi Ekonomi Biru
Selain aspek keamanan, diplomasi maritim Indonesia juga diarahkan pada penguatan ekonomi biru. Potensi laut Indonesia diperkirakan mencapai USD 1,3 triliun per tahun, namun baru sebagian kecil yang termanfaatkan.
Melalui kerja sama dengan mitra regional, Indonesia mendorong investasi pada sektor:
-
Perikanan berkelanjutan dengan sistem traceability untuk ekspor.
-
Pariwisata bahari, termasuk ekowisata di Raja Ampat, Wakatobi, dan Labuan Bajo.
-
Energi terbarukan berbasis laut seperti tenaga arus dan gelombang.
-
Digitalisasi pelabuhan untuk mempercepat logistik dan perdagangan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan peningkatan ekspor produk perikanan hingga 15% pada 2025 dengan memperluas akses pasar melalui diplomasi ekonomi maritim.
Peran Indonesia di Forum Regional
Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional dan regional untuk memperkuat diplomasi maritim, di antaranya:
-
ASEAN Maritime Forum (AMF)
-
Indian Ocean Rim Association (IORA)
-
East Asia Summit (EAS)
-
Pacific Islands Forum (PIF)
Dalam forum-forum tersebut, Indonesia konsisten mendorong kerja sama konkret, termasuk mekanisme hotline maritim antarnegara untuk merespons insiden di laut, serta kesepakatan regional mengenai perlindungan ekosistem laut.
Dukungan Teknologi dan SDM
Untuk memperkuat diplomasi maritim, Indonesia juga memperkuat kapasitas dalam negeri. Investasi pada teknologi maritim seperti sistem pengawasan laut berbasis satelit, drone maritim, dan digitalisasi data navigasi menjadi prioritas.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum laut, diplomasi, dan teknologi perikanan juga terus didorong. Beberapa universitas di Indonesia mulai membuka program studi khusus hubungan internasional maritim untuk mencetak diplomat yang memahami isu-isu kelautan secara mendalam.
Harapan ke Depan
Penguatan diplomasi maritim Indonesia di kawasan Asia Pasifik bukan hanya soal menjaga kepentingan nasional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas dan kemakmuran regional.
Pengamat hubungan internasional, Prof. Hikmahanto Juwana, menilai langkah ini strategis. “Indonesia memiliki posisi unik sebagai negara kepulauan yang non-blok. Dengan diplomasi maritim yang aktif, Indonesia bisa menjadi penyeimbang di tengah rivalitas kekuatan besar,” ujarnya.
Ke depan, keberhasilan diplomasi maritim Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan kepentingan nasional dengan kerja sama kawasan, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan potensi laut.
